Setiap pabrik yang beroperasi di Indonesia memerlukan IUI, dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL), izin K3, dan compliance PROPER untuk monitoring berkelanjutan. Kekeliruan di tahap ini bisa berujung pada penghentian operasional dan sanksi pidana lingkungan. FULI menavigasi seluruh persyaratan lintas kementerian — dari OSS RBA hingga KLHK.
Izin industri & lingkungan adalah paket compliance yang harus dimiliki sebelum pabrik dapat beroperasi: IUI (Izin Usaha Industri) sebagai legal basis manufaktur, AMDAL atau UKL-UPL sebagai dokumen kelayakan lingkungan, plus izin K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja). Setelah operasional, perusahaan dipantau melalui sistem PROPER KLHK.
Sejak UU Cipta Kerja & PP 5/2021 OSS RBA, klasifikasi izin disederhanakan berdasarkan tingkat risiko: rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi, dan tinggi. Manufaktur menengah-besar — terutama smelter, kimia, dan industri berat — masuk kategori risiko tinggi yang memerlukan AMDAL penuh dengan kajian dampak lingkungan ekstensif.
Bagi PMA Tiongkok di sektor smelter, kimia, atau manufaktur berat, izin lingkungan sering menjadi jalur kritikal. Tanpa AMDAL/UKL-UPL yang valid, izin operasional tidak terbit — investasi miliaran rupiah bisa terhenti. FULI mengelola seluruh persyaratan paralel dengan KLHK, KemPUPR, Kemnaker, dan pemda.
Paket compliance lengkap yang menjadi pondasi operasional pabrik Anda — siap audit kapan saja:
Lanskap izin industri & lingkungan melibatkan banyak kementerian. Kami koordinasi lintas instansi:
Dokumen lingkungan memerlukan kajian teknis mendalam — kami koordinasi dengan tenaga ahli bersertifikasi KLHK:
Timeline izin industri & lingkungan tergantung tingkat risiko KBLI dan jenis dokumen lingkungan:
Investasi konsultasi: UKL-UPL mulai Rp 50 juta, AMDAL kompleks bisa Rp 200+ juta. Belum termasuk biaya tenaga ahli bersertifikasi KLHK, uji laboratorium baseline, dan biaya konsultasi publik. Kami berikan quotation tetap dengan breakdown jelas di awal.
Pelanggaran lingkungan adalah salah satu risiko regulatif terbesar di Indonesia — sanksi bisa pidana:
Ceritakan rencana pabrik Anda. Tim kami akan klasifikasi tingkat risiko KBLI, identifikasi dokumen lingkungan yang dibutuhkan (AMDAL vs UKL-UPL), dan susun timeline efisien — termasuk strategi PROPER untuk akses insentif pajak.