UU JPH dan Kewajiban Sertifikasi Halal Tahap II: Apa yang Harus Disiapkan PMA?

Lanskap regulasi konsumen Indonesia sedang mengalami transformasi terbesar dalam satu dekade. Setelah kewajiban sertifikasi Halal Tahap I diberlakukan untuk pangan olahan pada Oktober 2024, pemerintah kini menyusun roadmap Tahap II yang akan mengubah cara perusahaan asing — termasuk PMA Tiongkok — melayani pasar 280 juta konsumen Indonesia.

Banyak importir dan produsen masih beranggapan bahwa sertifikasi Halal hanya relevan untuk produk pangan. Anggapan ini sudah tidak akurat. Mulai 2026 dan seterusnya, kosmetik, obat tradisional, suplemen, dan kemudian obat keras akan masuk dalam kewajiban yang sama. Bagi PMA yang menargetkan retail modern Indonesia, persiapan harus dimulai sekarang.

Roadmap UU JPH: Dari Tahap I ke Tahap V

UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang diperkuat UU No. 6/2023 mengatur bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat Halal. Penerapannya bertahap:

• Tahap I (2024): Pangan & minuman, jasa penyembelihan, produk hasil sembelihan
• Tahap II (2026): Kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan
• Tahap III (2029): Obat bebas, obat bebas terbatas, alat kesehatan kelas A
• Tahap IV (2031): Obat keras tertentu, alat kesehatan kelas B
• Tahap V (2034): Obat keras lainnya, alat kesehatan kelas C

Setiap tahap berarti produk dalam kategori tersebut tidak boleh beredar resmi di retail modern, e-commerce besar, atau distribusi nasional tanpa sertifikat Halal yang diterbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Kosmetik di Tahap II: Apa yang Spesifik?

Industri kosmetik Indonesia bernilai USD 8 miliar dan tumbuh 8% per tahun, dengan dominasi merek Korea, Jepang, dan Tiongkok di segmen menengah-atas. Untuk PMA atau importir kosmetik, ada tiga aspek kritis yang membedakan kosmetik dari pangan:

1. Kompleksitas bahan baku & supply chain

Kosmetik modern bisa mengandung 30-50 bahan aktif dan tambahan. Setiap bahan harus tertelusur ke supplier yang dapat membuktikan kehalalannya — termasuk fragrance, pengawet, dan emolien yang berasal dari fermentasi atau hewan. Dengan supply chain yang tersebar di Tiongkok, Korea, dan Eropa, ini menjadi tantangan besar.

2. Risiko bahan kontroversial

Beberapa bahan kosmetik populer berisiko dari sisi syariah: collagen yang sering bersumber dari babi, gelatin, alkohol sebagai pelarut, dan ekstrak hewani. Substitusi ke bahan plant-based atau halal-certified diperlukan, kadang dengan perubahan formula yang signifikan.

3. Kewajiban Penyelia Halal di setiap fasilitas

Setiap pabrik kosmetik harus menunjuk Penyelia Halal — karyawan internal yang bersertifikasi dan bertanggung jawab atas pengawasan harian. Bagi PMA Tiongkok yang headquarter-nya di luar negeri, ini sering memerlukan rekrutmen atau training karyawan lokal khusus.

Implikasi Strategis untuk PMA Tiongkok

Bagi investor Tiongkok yang sudah punya atau berencana membuka PMA di Indonesia, Halal Tahap II memiliki tiga implikasi strategis utama:

Pertama, timing investasi. Lead time sertifikasi Halal di Indonesia berkisar 8-12 minggu untuk jalur reguler. Namun antrian di BPJPH dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) akan meningkat tajam menjelang deadline. Perusahaan yang baru memulai 6 bulan sebelum deadline berisiko terlambat. Kami merekomendasikan persiapan minimal 12-18 bulan sebelum kewajiban berlaku.

Kedua, supply chain redesign. Banyak supplier Tiongkok belum punya sertifikat Halal yang diakui BPJPH. PMA harus salah satu dari tiga opsi: (a) audit dan dorong supplier eksisting untuk sertifikasi, (b) ganti supplier ke yang sudah halal-certified, atau (c) pindahkan produksi ke Indonesia yang sertifikasi Halal-nya domestik.

Ketiga, integrasi dengan BPOM. Untuk kosmetik dan farmasi, sertifikasi Halal harus paralel dengan registrasi BPOM (notifikasi NA atau registrasi penuh CD). Banyak dokumentasi yang overlap — mengurus keduanya secara terpisah memboroskan waktu dan biaya. Strategi terintegrasi memberi economies of scope.

Risiko Non-Compliance: Apa yang Sudah Terjadi

Sejak Oktober 2024 untuk pangan olahan, BPJPH bersama Satgas Halal sudah aktif melakukan razia pasar dan e-commerce. Beberapa kasus nyata yang sudah kami amati:

• Brand snack Tiongkok ditarik dari Tokopedia & Shopee setelah ratusan SKU ditemukan tanpa sertifikat Halal — kerugian inventory miliaran rupiah
• Restoran chain dari Korea dipaksa berhenti operasional di 12 outlet Jakarta hingga sertifikat Halal terbit (3 bulan downtime)
• Importir minuman dari Tiongkok kontainernya tertahan di Tanjung Priok karena tidak punya sertifikat Halal — biaya storage harian + penalty bea cukai

Semua kasus ini terjadi setelah deadline Tahap I — yang artinya pemerintah memang tegas dalam penegakannya. Untuk Tahap II di 2026, ekspektasi ekspos publik akan bahkan lebih tinggi, terutama mengingat kosmetik adalah produk dengan visibilitas konsumen yang sangat tinggi.

Strategi Mitigasi: 4 Langkah Praktis

Untuk PMA yang masih punya 12-18 bulan sebelum deadline Tahap II, berikut roadmap praktis:

Langkah 1: Audit produk & SKU yang akan terdampak. Buat daftar lengkap setiap SKU yang masuk kategori Tahap II. Untuk multi-brand atau multi-product company, ini bisa berarti puluhan-ratusan produk. Prioritaskan berdasarkan revenue dan strategis impact.

Langkah 2: Risk-screen supply chain. Identifikasi bahan-bahan dengan risiko tinggi dari sisi syariah: hewani, fermentasi, alkohol, surfaktan tertentu. Untuk setiap bahan kritis, dapatkan sertifikat Halal supplier atau cari substitusi.

Langkah 3: Susun Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Dokumen wajib yang menjadi pedoman internal perusahaan. Banyak template tersedia, tetapi setiap perusahaan perlu menyesuaikan dengan SOP, fasilitas, dan supply chain mereka.

Langkah 4: Apply lebih awal. Mulai proses pendaftaran SIHALAL minimal 9-12 bulan sebelum deadline. Untuk perusahaan besar dengan multi-fasilitas, mungkin perlu lebih awal lagi.

Kesimpulan: Compliance sebagai Keunggulan Kompetitif

Halal Tahap II bukan sekadar beban regulasi — bagi perusahaan yang mempersiapkan dengan baik, ini adalah moat kompetitif. Kompetitor yang kalah cepat akan kehilangan akses retail formal selama 6-12 bulan, sementara Anda yang sudah Halal-certified bisa mendominasi shelf space.

Bagi investor Tiongkok khususnya, ada peluang strategis: brand Tiongkok yang Halal-certified sangat sedikit dibandingkan brand Korea atau Jepang. First-mover advantage di segmen ini sangat besar untuk 2-3 tahun ke depan.